Dijawab tanggal 2026-01-19 11:11:24+07

Suatu pernyataan dapat menjadi perjanjian, apabila:
Pihak ketiga/pihak lain ikut menandatangani pernyataan itu, sehingga pihak ketiga/pihak lain dianggap menerima atau menyetujui keterangan atau pernyataan si pembuat pernyataan (declarant); atau
Isi pernyataan dilaksanakan oleh pembuatnya dan pelaksanaan itu diterima oleh pihak ketiga/pihak ketiga. Hal ini menunjukan adanya suatu kesepakatan karena ada kesesuaian kehendak antara penawaran yang dituangkan dalam pernyataan dengan penerimaan prestasi oleh pihak ketiga; atau
Kesepakatan tersebut merupakan bentuk penegasan atau pengakuan dari suatu peristiwa atau perbuatan hukum sebelumnya. Misalnya seseorang membuat pernyataan bahwa yang bersangkutan memiliki utang atau benar berutang kepada pihak tertentu, hal mana pernyataan tersebut dibuat berdasarkan adanya perjanjian utang piutang (pinjam meminjam) sebelumnya. Maka hal ini menunjukkan karakter dari suatu perjanjian.
Pernyataan yang dapat menjadi perjanjian ini sesuai dengan pendapat M. Yahya Harahap, bahwa suatu natuurlijke verbintenis dapat dikukuhkan atau di-"omzetting" menjadi perjanjian perdata yang salah satunya dengan jalan pernyataan sepihak (debitur) secara sukarela (wilsverklaring). Adapun, pernyataan itu contoh substansinya adalah pengakuan debitur, dimana dia benar-benar mempunyai utang pada kreditur serta pernyataan kesediaan untuk memenuhinya. Pernyataan sukarela seperti ini menurutnya akan mengubah natuurlijke verbintenis menjadi perjanjian yang dapat dipaksakan pemenuhannya.
Berdasarkan penjelasan di atas, kami berpendapat bahwa surat pernyataan berisi pengakuan kebenaran data yang Anda isi serta pernyataan kesediaan untuk melakukan suatu tindakan dari data yang dimasukkan tersebut, merupakan bentuk perjanjian. Hal ini karena ada perbuatan sebelumnya berupa memasukkan data dan kesediaan untuk melakukan suatu tindakan. Kemudian, pernyataan tersebut diterima oleh pihak lain. Peristiwa ini menurut kami menunjukkan adanya perjanjian.
Oleh karena pernyataan tersebut berkarakter layaknya sebagai suatu perjanjian, maka agar perjanjian itu sah, haruslah memenuhi syarat sah perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:
sepakat mereka yang mengikatkan dirinya (de toestemming van degenen die zich verbinden) (Pasal 1321 s.d. 1328 KUH Perdata);
kecakapan untuk membuat suatu perikatan (de bekwaamheid om eene verbintenis aan te gaan) (Pasal 1329 s.d. 1331 KUH Perdata);
suatu hal tertentu (een bepaald onderwerp) (Pasal 1332 s.d. 1334 KUH Perdata)
suatu kausa yang diperbolehkan (eene geoorloofde oorzaak) (Pasal 1335 s.d. 1337 KUH Perdata).
Terkait dengan pernyataan yang dapat berlaku sebagai perjanjian ini, dapat dilihat referensi praktisnya dari salah satu yurisprudensi tetap Mahkamah Agung (Fasten Jurisprudentie), yaitu Putusan MA No. 4434 K/PDT/1986. Dalam perkara ini, tergugat sebelumnya telah menandatangani Surat Pernyataan tanggal 17 Desember 1981 yang pada pokoknya berisi pengakuan adanya utang. Surat tersebut kemudian dipakai oleh penggugat sebagai dasar untuk menegaskan adanya hubungan hukum utang-piutang.
Kemudian, di dalam pertimbangannya, pada pokoknya Mahkamah Agung menilai surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak tergugat sebagai alat bukti yang sah dan memiliki kekuatan mengikat. Oleh sebab itu, atas dasar adanya surat pernyataan tersebut, Mahkamah Agung kemudian di dalam amar putusannya “menyatakan tergugat telah melakukan ingkar janji”.

demikian jawaban kami terhadap pertanyaan tersebut, terima kasih.