Dijawab tanggal 2025-08-11 10:02:04+07

Perjanjian yang hanya melibatkan satu pihak yang menandatangani, meskipun didampingi oleh saksi-saksi dan materai, tidak serta merta disebut perjanjian sepihak atau otomatis dianggap sah. Dalam hukum Indonesia, perjanjian yang sah umumnya memerlukan kesepakatan antara kedua belah pihak yang terlibat.

Ada beberapa hal yang perlu dipahami terkait pertanyaan ini:

Perjanjian Sepihak:
Perjanjian sepihak (unilateral contract) adalah suatu perjanjian yang hanya melibatkan satu pihak yang memberikan janji, tanpa ada kewajiban atau janji dari pihak lainnya. Contohnya seperti pemberian hadiah, atau wasiat. Dalam hal ini, pihak yang memberikan janji atau kewajiban bisa dianggap sebagai pihak yang menandatangani perjanjian tersebut.

Perjanjian Dua Pihak:
Sebuah perjanjian pada umumnya adalah perjanjian dua pihak (bilateral contract), di mana kedua belah pihak saling memberi dan menerima janji. Perjanjian semacam ini harus disepakati oleh kedua belah pihak dan biasanya melibatkan penandatanganan oleh kedua pihak untuk menyatakan kesepakatan mereka.

Saksi dan Materai:
Meskipun ada saksi-saksi dan materai, ini hanya untuk menguatkan bukti bahwa perjanjian tersebut ada dan sah secara administratif, namun tidak cukup untuk menggantikan penandatanganan oleh pihak kedua yang terlibat. Materai digunakan untuk membuktikan adanya perjanjian dan sebagai syarat untuk beberapa jenis perjanjian yang memerlukan bukti autentik.

Apakah perjanjiannya sah?
Secara prinsip, perjanjian hanya sah jika ada kesepakatan dari kedua belah pihak. Oleh karena itu, jika hanya satu pihak yang menandatangani perjanjian dan pihak lainnya tidak menandatangani atau memberikan persetujuan, maka perjanjian tersebut tidak sah secara hukum karena tidak ada kesepakatan timbal balik antara kedua pihak.

Jika maksudnya adalah untuk mengikat pihak kedua, maka harus ada persetujuan atau tanda tangan dari pihak tersebut, kecuali jika memang perjanjian tersebut adalah jenis yang sah meskipun hanya melibatkan satu pihak (misalnya wasiat atau hadiah).

Namun, jika perjanjian itu memang dimaksudkan untuk hanya mengikat satu pihak, misalnya dalam konteks utang piutang atau surat pernyataan, maka hal tersebut bisa dianggap sah, tetapi tetap perlu memerhatikan ketentuan lainnya seperti adanya bukti yang jelas dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Jadi, dalam kasus ini, apakah perjanjian tersebut sah atau tidak sangat bergantung pada jenis perjanjian yang dimaksud dan persetujuan pihak kedua.