Dijawab tanggal 2025-10-14 12:16:37+07

Pencabutan izin usaha oleh pemerintah tidak serta-merta membubarkan PT secara otomatis, tetapi menjadi alasan sah bagi PT untuk dibubarkan. Prosedur pembubaran tetap harus dilakukan sesuai ketentuan UUPT melalui mekanisme RUPS atau penetapan pengadilan, dilanjutkan dengan proses likuidasi.

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), pencabutan izin usaha oleh pemerintah tidak otomatis membubarkan PT. Pasal 142 ayat (1) UUPT menyebutkan bahwa Perseroan dapat dibubarkan karena:

1. Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
2. Jangka waktu berdirinya sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir;
3. Berdasarkan penetapan pengadilan;
4. Karena harta kekayaan perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi;
5. Dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga;
6. Dicabutnya izin usaha Perseroan sehingga mengharuskan Perseroan melakukan likuidasi.

Dengan demikian, pencabutan izin usaha memang merupakan salah satu dasar hukum pembubaran PT, tetapi tetap diperlukan prosedur lanjutan, yaitu:

• Pembubaran PT harus dinyatakan secara sah melalui RUPS atau penetapan pengadilan (tergantung kasus).
• Setelah itu dilakukan proses likuidasi, yakni pengurusan dan pemberesan aset serta kewajiban perseroan oleh likuidator.
• Baru setelah hasil likuidasi dilaporkan dan diumumkan sesuai Pasal 152–152 UUPT, status badan hukum PT berakhir.