Supported by JAMDATUN
Sabtu, 07 Feb 2026
Quality | Integrity | No Fees
2025-09-16 11:31:48
Pendirian dan pembubaran PT
PENDIRIAN PT

Layanan apa yang bisa saya dapatkan dari Kejaksaan Negeri Buton apabila saya ingin mendirikan sebuah PT.

Dijawab tanggal 2025-09-19 08:04:57+07

Apabila Anda ingin mendirikan PT, Kejaksaan Negeri Buton tidak menyediakan layanan khusus untuk proses pendiriannya. Namun, Anda bisa mendapatkan layanan konsultasi hukum melalui program Jaksa Pengacara Negara (JPN) di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Buton.

Bahwa layanan hukum yang bisa Anda dapatkan sebagai berikut :

  1. Pelayanan Hukum: Anda dapat meminta informasi dan konsultasi hukum terkait pendirian PT, termasuk syarat-syarat yang diperlukan dan risiko-risiko hukum yang mungkin timbul.
  2. Pertimbangan Hukum: Apabila Anda memiliki pertanyaan spesifik mengenai aspek hukum dalam pendirian PT, Jaksa Pengacara Negara bisa memberikan pendapat hukum untuk memastikan langkah yang Anda ambil sudah sesuai peraturan. 

Bahwa pihak yang berwenang dalam pendirian PT adalah :

  1. Notaris: Untuk membuat akta pendirian PT yang berisi anggaran dasar perusahaan.
  2. Kementerian Hukum dan HAM: Untuk pendaftaran dan pengesahan badan hukum PT.
  3. Kementerian Investasi (BKPM): Untuk mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem Online Single Submission (OSS). 
Jika anda kurang puas dengan jawaban ini, silakan berkonsultasi lebih lanjut dengan Jaksa Pengacara Negara pada
KN. BUTON
Alamat : Kantor Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Buton Jalan
Kontak : 81298885157

Cari

Terbaru

Pernikahan dan Perceraian
Pernikahan

Saya banyak melihat di internet adany

Hutang Piutang
Cara menonaktifkan & hapus/tutup data akun spinjam

Cara menonaktifkan & hapus/tutup

Hukum Waris
Harta Gino-Gini

Bagaimana Pembagian Harta Gono-Gini s

Pertanahan
Pertanahan

Selamat siang bapak/ibu. Ada yang ing

Hubungi kami

Email us to layanandatun@gmail.com

Alamat

Jl. Sultan Hasanuddin No.1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan - Indonesia
© 2024 Kejaksaan Republik Indonesia.