Dijawab tanggal 2025-12-23 10:36:03+07

Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, kami uraikan terlebih dahulu Syarat Sah Perjanjian yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdata sebagai berikut:

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu;
4. suatu sebab yang tidak terlarang.
   • Kejadian di luar kendali para pihak.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata yang menjelaskan bahwa:

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan iktikad baik.

Terkait dengan permasalahan yang timbul diluar kendali para pihak atau keadaan memaksa (force majeure) telah tercantum dalam Pasal 1244 KUHPerdata dan Pasal 1245 KUHPerdata sebagai berikut:

“Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungkan kepadanya. walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya.”

“Tidak ada penggantian biaya. kerugian dan bunga. bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya”

Keadaan memaksa (Force majeure) harus memenuhi unsur:

• Tidak dapat diperkirakan sebelumnya.
• Tidak dapat dihindari meskipun dengan itikad baik.

Gangguan pasokan dari luar negeri tidak dianggap serta merta force majeure, kecuali terbukti adanya keadaan luar biasa (misalnya embargo, bencana alam, perang). Jika hanya berupa kesulitan logistik atau kelalaian vendor dalam manajemen pasokan, maka tidak memenuhi unsur force majeure.

Maka dari itu, Vendor (PT B) telah melakukan Wanprestasi karena tidak memenuhi kewajiban sesuai kontrak. Alasan force majeure tidak dapat diterima jika tidak ada bukti keadaan luar biasa dan Perusahaan (PT A) Berhak menolak pembayaran sisa termin dan menuntut ganti rugi atas kerugian operasional, terkecuali terdapat bukti keadaan luar biasa yang memenuhi unsur Pasal 1244–1245 KUHPerdata.