Dijawab tanggal 2025-09-20 10:41:18+07

Jika terdapat aktivitas perusahaan (misalnya pertambangan, perkebunan, atau industri) yang setiap hari menggunakan jalan dengan dump truck (DT) hingga menyebabkan kerusakan jalan dan polusi debu, maka pihak berwenang (pemerintah daerah maupun instansi terkait) dapat melakukan langkah-langkah berikut:

1. Inventarisasi & Pengawasan

Melakukan pendataan perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut.

Mengecek izin usaha dan dokumen lingkungan (AMDAL/UKL-UPL) apakah ada kewajiban pemeliharaan jalan.

Melibatkan Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, serta aparat desa/kecamatan.

2. Tindakan Administratif

Memberikan teguran tertulis kepada perusahaan yang lalainya menyebabkan kerusakan.

Mengeluarkan sanksi administratif (sesuai UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup), misalnya: penghentian sementara kegiatan, denda administratif, hingga pencabutan izin.

3. Kewajiban Perbaikan Jalan

Mewajibkan perusahaan untuk:

Memperbaiki atau mengaspal ulang jalan yang rusak akibat aktivitasnya.

Menyiram jalan secara berkala untuk mengurangi debu.

Membuat jalur khusus kendaraan tambang/industri jika memungkinkan.

4. Koordinasi Antar Instansi

Pemerintah daerah melalui Dinas PUPR dan Dishub bisa menetapkan:

Batas tonase kendaraan sesuai kelas jalan.

Jam operasional tertentu (misalnya malam hari) agar tidak mengganggu masyarakat.

5. Partisipasi Masyarakat

Masyarakat dapat mengajukan pengaduan resmi ke pemerintah daerah atau melalui kanal seperti SP4N-LAPOR!.

Jika kerusakan menyebabkan kerugian (misalnya kesehatan akibat debu), masyarakat dapat menuntut ganti rugi lingkungan (class action)

6. Langkah Hukum

Jika perusahaan tidak patuh:

Pemerintah dapat menggunakan UU Jalan, UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta UU Lingkungan Hidup untuk menindak.

Aparat penegak hukum (kejaksaan/PPNS lingkungan) bisa turun menindak pelanggaran hukum

Jadi, langkah idealnya adalah pendekatan preventif (pengawasan & kewajiban perbaikan) dulu, lalu represif (sanksi & penegakan hukum) bila perusahaan tetap membandel