Dijawab tanggal 2026-01-13 15:48:11+07

Terimakasih atas kepercayaan saudara terhadap layanan halo JPN. Adapun jawaban kami atas pertanyaan saudara adalah sebagai berikut:

Jika pewaris meninggal dunia tanpa meninggalkan surat wasiat dan tanpa adanya ahli waris yang sah, maka status harta warisan akan diatur oleh hukum waris negara, dan harta tersebut pada umumnya akan beralih kepada negara sebagai warisan tanpa ahli waris. Hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pembagian Warisan Tanpa Ahli Waris.
Berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), jika seseorang meninggal tanpa meninggalkan ahli waris yang sah (baik itu pasangan, anak, orang tua, atau kerabat lainnya), maka harta warisan akan jatuh kepada negara. Hal tersebut diatur dalam Pasal 1113 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa jika tidak ada ahli waris yang sah, maka harta warisan tersebut akan menjadi milik negara.

2. Prosedur Hukum.
Apabila seseorang meninggal tanpa ahli waris, maka negara akan mengambil alih harta warisan tersebut melalui suatu proses hukum yang disebut penetapan warisan. Prosedur tersebut biasanya mencakup langkah-langkah berikut:
- Penyelidikan oleh Pengadilan Negeri = Biasanya, ahli waris yang sah atau pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menyatakan bahwa tidak ada ahli waris yang sah. Pengadilan akan melakukan verifikasi untuk memastikan bahwa benar-benar tidak ada ahli waris yang sah.
- Penyelidikan Surat Kematian dan Surat Pernyataan = Pengadilan atau pihak yang berwenang akan memverifikasi tidak adanya ahli waris dengan memeriksa dokumen-dokumen yang relevan, seperti akta kematian dan dokumen keluarga untuk memastikan tidak ada warisan yang dapat diterima oleh pihak lain.
- Pengesahan kepada Negara = Setelah dilakukan verifikasi dan tidak ditemukan ahli waris yang sah, pengadilan akan menetapkan bahwa harta warisan menjadi milik negara, dan negara akan memperoleh harta tersebut.

3. Harta Warisan yang Jatuh ke Negara.
Setelah harta warisan diputuskan untuk menjadi milik negara, maka harta tersebut akan dikelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Negara akan mengelola harta tersebut melalui lembaga yang berwenang, seperti Kementerian Keuangan atau Kantor Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

Namun, ada beberapa pengecualian dalam hal ini, seperti bila ada pihak lain yang memiliki klaim sah atas harta tersebut (misalnya, jika ada pihak yang mengklaim sebagai ahli waris yang sah meskipun tidak tercatat dalam dokumen keluarga). Proses hukum dapat berlangsung untuk memastikan hak kepemilikan tersebut.

4. Pentingnya Pemeriksaan dan Prosedur Hukum.
Walaupun pada umumnya harta warisan akan jatuh ke negara jika tidak ada ahli waris, penting untuk memastikan bahwa tidak ada klaim yang terlewatkan. Pemeriksaan ini termasuk memverifikasi semua potensi ahli waris yang bisa saja tidak tercatat atau tidak diketahui, baik melalui jalur keluarga atau jalur hukum lainnya.

Demikian jawaban kami semoga bermanfaat.